Jurnal Administrasi Publik

Preface Volume XXI Nomor 2 DESEMBER 2025

2025-12-31T20:44:51+00:00

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang budiman,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Jurnal Administrasi Publik Volume XXI No. 2 Desember 2025. Edisi ini kembali hadir sebagai wadah diseminasi hasil penelitian, pemikiran kritis, dan kajian empiris di bidang administrasi dan kebijakan publik.

Pada edisi ini, kami menyajikan tujuh artikel yang merepresentasikan keragaman tema dan pendekatan penelitian dalam ranah administrasi dan kebijakan publik di Indonesia:

Pemerataan Pendidikan: Teguh Triwiyanto dan Desi Eri Kusumaningrum membahas ketimpangan distribusi guru SD dan akses mutu pendidikan di Provinsi Jawa Timur melalui pendekatan kualitatif dan desain multisitus;
Perlindungan Anak: Ady Hermawansyah dkk. membedah implementasi kebijakan perlindungan anak di Sekolah Dasar dengan studi kasus di Kota Makassar;
Digitalisasi Pelayanan Publik: Rezky Ahmadi dkk. mengkaji aspek komunikasi dalam sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sidenreng Rappang;
Literasi Publik: Gashela Asterina Diyanti dan Riswanda menelaah pentingnya kepercayaan dan literasi publik dalam efektivitas implementasi kebijakan KIA;
Kepemimpinan Desa: Penelitian mengenai pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap budaya dan komitmen organisasi di tingkat desa wilayah Tulungagung;
Ketahanan Pelayanan Publik: Kurniawan Jabar Malik dan Afrizal Rizky Barkah mendiskusikan kesiapan Business Continuity Management (BCM) di lingkungan Kementerian Keuangan;
Pengawasan Barang: Pranandiva Dwi dkk. menawarkan alternatif solusi terkait pengendalian dan pengawasan Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Redaksi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penulis, mitra bestari, serta pihak-pihak yang telah mendukung proses penerbitan edisi ini. Kami juga mengundang para akademisi, peneliti, mahasiswa, dan pemerhati kebijakan publik untuk turut berkontribusi dengan mengirimkan karya tulisnya pada edisi-edisi berikutnya. Semoga setiap artikel dalam jurnal ini dapat menjadi inspirasi, sumber pengetahuan baru, serta kontribusi nyata bagi pengembangan teori dan praktik administrasi publik dan kualitas kebijakan di Indonesia.

Redaksi

Ketimpangan Distribusi Guru Sekolah Dasar Negeri dan Pemerataan Akses Mutu Pendidikan

2026-10-08T14:18:49+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan distribusi guru sekolah dasar negeri di Provinsi Jawa Timur dengan fokus pada tiga kabupaten yang merepresentasikan kondisi geografis dan sosial yang berbeda. Ketimpangan distribusi guru telah menjadi persoalan utama yang berdampak pada akses dan mutu layanan pendidikan dasar, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain multi-situs, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, diskusi kelompok terfokus, dan penelitian dokumentasi yang melibatkan pemangku kepentingan pendidikan di tingkat daerah dan sekolah. Analisis dilakukan secara interaktif untuk menggali pola ketimpangan dan dinamika kebijakan dari berbagai konteks lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi guru dipengaruhi oleh faktor kebijakan rekrutmen, penempatan yang tidak berbasis kebutuhan riil sekolah, keterbatasan insentif daerah, serta persepsi negatif terhadap lokasi tugas yang jauh dan sulit dijangkau. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data lokal, termasuk desain sistem distribusi guru yang lebih adil dan insentif berbasis lokasi. Ketimpangan distribusi guru di Provinsi Jawa Timur mencerminkan tantangan yang kompleks dan multidimensional. Diperlukan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang adil, responsif, dan berkelanjutan guna mewujudkan pemerataan pendidikan

Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Sekolah Dasar: Studi Kasus Kota Makassar

2026-10-08T14:18:48+00:00

Kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah dasar masih menjadi persoalan serius, meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi perlindungan anak di tingkat nasional maupun daerah. Kota Makassar sebagai wilayah perkotaan telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. Namun, data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di sekolah dasar masih relatif tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak di sekolah dasar di Kota Makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak di sekolah dasar di Kota Makassar dengan menelaah dokumen kebijakan dan kerangka teori terkait kebijakan publik serta perlindungan anak. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan dari Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kepala sekolah, guru, orang tua, serta lembaga pemerhati anak, kemudian disertai dengan observasi partisipatif dan analisis dokumen di beberapa sekolah seperti, SD Kompleks Sambung Jawa, SD PAM Percontohan, SD Tamangapa, dan SD Bangkala III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah diimplementasikan dengan dukungan kolaboratif antara instansi dan partisipasi orang tua. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, pemerataan pelatihan tenaga pendidik yang belum merata, serta belum terbentuknya tim penanganan kasus di beberapa sekolah. Koordinasi antara instansi dan sikap pelaksana yang proaktif menjadi faktor pendukung, tetapi komunikasi antara sekolah dan orang tua perlu diperkuat. Dalam hal ini, efektivitas kebijakan akan meningkat melalui peningkatan kapasitas pelaksana, pemerataan fasilitas, pembentukan tim khusus di setiap sekolah, penguatan program sekolah ramah anak, serta monitoring dan evaluasi.

Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kasus Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sidenreng Rappang

2026-10-08T14:18:46+00:00

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inovasi strategis pemerintah dalam meningkatkan efisiensi administrasi kependudukan dan mendukung transformasi digital pelayanan publik. Namun, implementasinya di Kabupaten Sidenreng Rappang masih menghadapi tantangan yang signifikan, ditandai dengan tingkat adopsi yang rendah akibat keterbatasan akses informasi, pemahaman masyarakat yang minim, serta ketidakkonsistenan dalam sosialisasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi komunikasi kebijakan dalam sosialisasi IKD dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III, yang menekankan tiga dimensi komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transmisi informasi masih terbatas karena ketergantungan pada media sosial dan kurangnya pendekatan langsung ke masyarakat. Kejelasan informasi juga menjadi Kendal sehingga menyebabkan banyak Masyarakat yang tidak memahami manfaat, prosedur aktivasi, dan kegunaan IKD dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, inkonsistensi dalam sosialisasi kebijakan menyebabkan disparitas informasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, sehingga menghambat penerimaan masyarakat. Studi ini merekomendasikan strategi optimalisasi komunikasi kebijakan dengan memperluas cakupan sosialisasi melalui pendekatan multi-kanal yang lebih inklusif, menyederhanakan bahasa komunikasi agar lebih mudah dipahami oleh semua kelompok masyarakat, serta memperkuat koordinasi antarinstansi guna meningkatkan efektivitas implementasi IKD di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kepercayaan dan Literasi Publik: Kunci Efektivitas Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Tingkat Lokal

2026-10-08T14:18:45+00:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Tangerang yang mengindikasikan adanya masalah pada kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh kebijakan publik dengan mengintegrasikan pendekatan literasi publik dan kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan metode campuran yang mengombinasikan survei kuantitatif dan studi kualitatif. Penelitian dilakukan di Kabupaten Tangerang untuk menilai implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh legitimasi sosial, literasi kebijakan masyarakat, serta sejauh mana kebijakan selaras dengan nilai-nilai komunitas. Peningkatan kepercayaan publik dan keterlibatan masyarakat terbukti dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dalam program administrasi kependudukan seperti KIA. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik perlu mempertimbangkan aspek kepercayaan dan literasi publik untuk mencapai hasil yang optimal. Rekomendasi yang dihasilkan antara lain: 1) integrasi indikator teknis dan sosial, 2) pembentukan forum partisipasi masyarakat, 3) peningkatan kompetensi dan akuntabilitas aparatur, dan 4) sosialisasi dan edukasi berkelanjutan.

Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Budaya Organisasi sebagai Upaya Peningkatan Komitmen Organisasi di Kantor Desa Wilayah Kabupaten Tulungagung

2026-10-08T14:18:43+00:00

Kepemimpinan transformasional dianggap memiliki peran kunci dalam membentuk budaya organisasi yang positif, sekaligus dapat meningkatkan komitmen anggota organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap komitmen organisasi di Kantor Desa wilayah Kabupaten Tulungagung, untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasional terdahap budaya organisasi di Kantor Desa wilayah Kabupaten Tulungagung, dan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen organisasi di Kantor Desa wilayah Kabupaten Tulungagung. Jenis penelitian ini kuantitatif dan pengumpulan data menggunakan angket sejumlah 200 responden. Penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan perangkat lunak AMOS 29.0. Hasil pengolahan data menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel kepemimpinan transformasional terhadap komitmen organisasi, terdapat pengaruh variabel kepemimpinan transformasional terhadap budaya organisasi, dan terdapat pengaruh variabel budaya organisasi terhadap komitmen organisasi. Kesimpulannya, kepemimpinan transformasional terbukti menjadi faktor penting dalam memperkuat budaya organisasi yang positif serta meningkatkan komitmen anggota organisasi, sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam membangun tata kelola yang lebih efektif dan berorientasi pada pelayanan publik.

Membangun Ketahanan Pelayanan Publik Melalui Penerapan Manajemen Keberlangsungan Bisnis: Studi Kesiapan dan Kesadaran BCM di Kementerian Keuangan

2026-10-08T14:18:41+00:00

Kerangka keberlangsungan bisnis adalah bentuk keseriusan organisasi baik privat maupun publik untuk memastikan proses inti organisasi tetap berjalan walaupun terjadi gangguan (bencana alam, gangguan teknologi, krisis reputasi, serangan siber, dll.). Seperti diketahui, sektor publik memiliki peran penting dalam layanan esensial (kesehatan, keuangan negara, keamanan, transportasi). Gangguan yang terjadi secara tiba-tiba dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi hingga potensi runtuhnya kepercayaan publik karena kegagalan pemerintah untuk memastikan layanan publik tetap berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh atas kondisi dan implementasi Bussiness Continuity Management (BCM)/Manajemen Keberlangsungan Bisnis (MKB) di sektor publik, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Latar belakang studi ini didasari oleh kebutuhan pemerintah untuk memastikan keberlangsungan layanan publik di tengah meningkatnya potensi gangguan, baik bencana alam, non-alam, maupun ancaman teknologi. Penelitian menggunakan kerangka ISO 22301:2019 dan Pedoman MKB Kementerian Keuangan (KMK 520/2021) dengan metode mix method yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dikumpulkan melalui survei kepada 17.904 pegawai (4.535 selaku anggota tim MKB dan 13.369 bukan anggota tim) untuk mengukur tingkat kesadaran dan kesiapan dalam empat tingkatan penilaian. Data kualitatif diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara mendalam pada lokasi risiko tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pegawai berada pada kategori moderate high (rata-rata 3,13) dan relatif merata, namun kesiapan operasional lebih rendah (rata-rata 2,95), dengan kesenjangan yang lebih jelas antara anggota dan non-anggota tim. Temuan kualitatif menyoroti bahwa implementasi MKB telah meliputi pengelolaan risiko yang semakin terintegrasi, pemenuhan dokumen MKB dalam kondisi pra bencana sebagai mitigasi risiko, dan pelaksanaan simulasi serta sosialisasi telah dilakukan. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya strategi penguatan, termasuk: 1) meningkatkan kepemimpinan dan budaya sadar risiko di seluruh lini organisasi, 2) memperluas dan memperdalam pelatihan berbasis simulasi dan pembelajaran pengalaman, dan 3) harmonisasi regulasi dan prosedur agar lebih adaptif dan responsif terhadap potensi gangguan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan literatur manajemen publik dan memberikan dasar kebijakan untuk meningkatkan ketahanan organisasi pemerintah dalam menghadapi disrupsi di masa mendatang.

Alternatif Solusi Pengendalian dan Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

2026-10-08T14:18:51+00:00

Pengendalian Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) bertujuan memastikan produk memenuhi ketentuan pelabelan dan kebenaran kuantitas. Belum optimalnya pengendalian yang dilakukan saat ini mendorong Direktorat Metrologi untuk merancang kebijakan pengendalian dengan pendekatan baru. Guna menemukan alternatif kebijakan yang tepat, diperlukan kajian ilmiah yang didasarkan pada pemilihan alternatif yang membandingkan pengorbanan dengan hasil yang dicapai. Penelitian ini mencoba memberikan alternatif pilihan kebijakan pengendalian BDKT dan merumuskan rekomendasi alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil menggunakan panduan teori model rasional dalam formulasi kebijakan Thomas R. Dye (1995) yang dianalisis dengan Analytical Hierarchy Process (AHP). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik pengawasan, daya saing, mekanisme penilaian kesesuaian, dan peran pemangku kepentingan ditetapkan sebagai kriteria yang dapat mempengaruhi alternatif. Hasil penelitian menunjukkan prioritas alternatif kebijakan secara berurutan: 1) penggunaan tanda kesesuaian & pengendalian pengawasan, 2) penggunaan tanda kesesuaian, dan 3) pengendalian pengawasan. Alternatif prioritas adalah pengendalian melalui penggunaan tanda kesesuaian & pengendalian pengawasan dengan pertimbangan terjaminnya kesesuaian BDKT baik pada pre-market maupun pada post-market. Pelaksanaan dilakukan secara sukarela (voluntary) dengan memperluas sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen terkait tanda kesesuaian BDKT untuk meningkatkan awareness dengan mengoptimalkan penggunaan media dan teknologi.